LANGSA, Penatipikor.com – Gelombang protes dari masyarakat terdampak banjir di Kota Langsa kian menguat. Melalui Forum Korban Banjir Kota Langsa (FKB), warga menyampaikan sejumlah tuntutan tegas kepada pemerintah daerah, aparat penegak hukum, hingga DPRK, terkait penanganan pascabanjir yang dinilai belum transparan dan tidak merata.
Dalam selebaran resmi yang beredar, FKB menyoroti pencairan bantuan banjir yang dianggap belum dilakukan secara adil. Mereka mendesak Wali Kota Langsa, Jeffry Sentana S. Putra, agar segera merealisasikan pencairan dana bantuan tanpa praktik diskriminasi maupun nepotisme.
Tak hanya itu, forum tersebut juga meminta aparat penegak hukum untuk turun tangan melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap proses pendataan hingga penyaluran dana bantuan. Dugaan penyimpangan, termasuk penggunaan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) APBK Kota Langsa tahun 2025, menjadi sorotan serius yang diminta untuk diusut secara transparan.
Di sisi legislatif, FKB mendesak DPRK Kota Langsa segera membentuk panitia khusus (pansus) guna memastikan akuntabilitas dan transparansi penyaluran bantuan banjir, sehingga tepat sasaran bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Dalam tuntutan yang lebih keras, masyarakat juga meminta Wali Kota Langsa untuk mundur dari jabatannya. Mereka menilai pemerintah daerah gagal dalam menangani pemulihan pascabanjir, yang berdampak langsung pada kondisi sosial dan ekonomi warga.
Selain isu bantuan, forum tersebut turut menolak kebijakan penggusuran terhadap pedagang kaki lima (PKL) di Kota Langsa. Mereka menilai kebijakan tersebut tidak berpihak pada masyarakat kecil yang tengah berjuang memulihkan ekonomi pascabencana.
Sebagai penutup, FKB menegaskan tuntutan agar aparat penegak hukum segera menangkap dan mengadili pihak-pihak yang diduga terlibat dalam praktik korupsi dana daerah, khususnya yang berkaitan dengan anggaran penanganan banjir.
Pernyataan sikap ini ditandatangani oleh Koordinator Aksi FKB, Haprizal Roji, sebagai bentuk representasi suara masyarakat terdampak yang menginginkan keadilan, transparansi, dan tanggung jawab dari pemerintah daerah.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak Pemerintah Kota Langsa terkait tuntutan yang disampaikan oleh Forum Korban Banjir tersebut.
Red
