Surabaya, PenatipikorIndonesia.com. Dugaan penggerebekan sebuah rumah di kawasan Jalan Dukuh Bulak Banteng Timur, Surabaya, menuai sorotan publik. Pasalnya, empat orang yang sempat diamankan dalam operasi tersebut justru kembali dibebaskan, sehingga memunculkan tanda tanya besar terkait proses penegakan hukum.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, penggerebekan terjadi pada Rabu, 1 April 2026, sekitar pukul 15.00 WIB. Dalam operasi tersebut, aparat kepolisian yang diduga berasal dari Polda Jawa Timur mengamankan empat orang, yakni A beserta istrinya, serta Y dan M. Keempatnya diketahui masih memiliki hubungan keluarga.
“Penggerebekan sempat ramai. Ada empat orang yang ditangkap, yaitu A bersama istrinya, serta Y dan M. Mereka masih satu lingkaran keluarga,” ujar sumber kepada wartawan, Senin (06/04/2026).
Namun yang menjadi sorotan, keempat orang tersebut dikabarkan tidak lama kemudian telah dibebaskan. Sumber menyebut adanya dugaan sejumlah uang yang menjadi “penebusan” agar para terduga pelaku bisa kembali bebas.
“Informasinya, yang melakukan penggerebekan dari Polda Jatim. Tapi semuanya sudah bebas setelah ada uang penebusan dengan nilai yang tidak sedikit,” lanjutnya.
Lebih lanjut, sumber juga mengungkap bahwa penggerebekan diduga berawal dari transaksi narkoba yang melibatkan seorang perempuan. Tak lama setelah transaksi terjadi, sejumlah pria berpakaian preman yang disebut-sebut menyamar menggunakan atribut ojek online langsung melakukan penangkapan.
“Diduga perempuan itu bagian dari skenario. Setelah transaksi, langsung ada penangkapan oleh pria berpakaian seperti driver ojek online. A, istrinya, Y, dan M kemudian dibawa,” jelasnya.
Sumber tersebut juga menambahkan bahwa A disebut-sebut bukan kali pertama berurusan dengan aparat penegak hukum, namun kerap kembali bebas.
“Setahu saya, A ini sudah beberapa kali ditangkap, tapi selalu bebas. Dugaan kuat karena adanya uang penebusan,” tegasnya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak kepolisian terkait belum memberikan keterangan resmi. Upaya konfirmasi masih terus dilakukan guna memastikan kebenaran informasi yang beredar di tengah masyarakat.
Kasus ini pun memunculkan pertanyaan serius terkait transparansi dan integritas penanganan perkara, khususnya dalam kasus dugaan narkotika di wilayah hukum Surabaya.
(Bersambung…)
