TANGERANG, Penatipikor.com – Komite Jurnalis Nusantara Independen (KJNI) menegaskan bahwa pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat, baik dari sisi pemenuhan gizi maupun pemberdayaan ekonomi lokal.
KJNI menilai, SPPG tidak boleh berjalan secara eksklusif tanpa melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Sebaliknya, program ini harus menjadi ruang terbuka yang memberdayakan UMKM sebagai bagian penting dalam rantai pelaksanaan, mulai dari penyediaan bahan hingga distribusi.
Aripin Kabid investigasi KJNI menegaskan, bahwa keterlibatan UMKM bukan sekadar pelengkap, melainkan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaksana program.
“SPPG wajib melibatkan UMKM lokal, bahkan Kepala BGN yang baru saja dilantik mengingatkan agar memberdayakan UMKM Sebagai Suplier minimal 15 UMKM. Ini bukan hanya soal program gizi, tetapi juga bagaimana negara hadir menggerakkan ekonomi rakyat. Jangan sampai peluang ini justru dimonopoli oleh pihak tertentu,” tegas Aripin Pada Kamis 4/06/2026.
Selain itu, KJNI juga menyoroti pentingnya pengawasan pemerintah terhadap pelaksanaan program di lapangan. Menurutnya, tanpa pengawasan yang ketat, program yang baik berpotensi disalahgunakan dan tidak tepat sasaran.
“Kami mendesak pemerintah, baik pusat maupun daerah, untuk lebih aktif turun langsung melakukan pengawasan. Jangan hanya membuat program, tetapi abai dalam kontrol pelaksanaannya,” ujarnya.
Lebih lanjut, Aripin menekankan, bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi bagian dari upaya pemenuhan gizi nasional harus benar-benar tepat sasaran dan menjangkau masyarakat yang membutuhkan.
“MBG harus tepat sasaran. Jangan sampai ada penerima yang tidak berhak, sementara yang membutuhkan justru terlewat. Validasi data dan pengawasan di lapangan harus diperkuat,” tambahnya.
Ia juga menegaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci utama dalam menjaga kepercayaan publik terhadap program-program pemerintah.
KJNI mengingatkan, jika pelaksanaan MBG tidak diawasi dengan serius, maka berpotensi menimbulkan berbagai persoalan, mulai dari penyimpangan anggaran hingga ketimpangan manfaat bagi masyarakat.
“KJNI mendorong adanya sinergi yang kuat antara pemerintah, pelaksana program, dan masyarakat, agar program MBG benar-benar menjadi solusi nyata dalam meningkatkan gizi sekaligus memberdayakan UMKM secara berkelanjutan” Tutupnya
(Red)
