Tangerang, Penatipikor.com – Gelombang kritik terhadap Pemerintah Kabupaten Tangerang kian mengeras. Di saat wilayah ini masih dibelit persoalan akut—mulai dari darurat sampah hingga ratusan ribu warga miskin ekstrem Pemkab Tangerang justru disorot lantaran menggelar agenda rapat di hotel mewah Kota Bandung yang dinilai sarat kemewahan dan beraroma pemborosan anggaran.
Kegiatan yang diklaim sebagai rapat resmi pemerintahan itu bahkan diwarnai penampilan grup band papan atas nasional. Kondisi tersebut memantik pertanyaan publik: rapat atau selebrasi anggaran?
Atas situasi tersebut, Arul, Sekretaris Jenderal Forum Reporter Jurnalis Republik Indonesia (FRJRI) bersama YLPK PERARI, menyatakan akan segera melayangkan surat resmi kepada Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
“Ini bukan sekadar soal tempat rapat. Ini soal sensitivitas, empati, dan arah kebijakan. Presiden dan Wakil Presiden harus tahu bagaimana wajah pengelolaan anggaran di Kabupaten Tangerang yang terkesan jauh dari realitas rakyat,” ujar Arul, Minggu (21/12/2025).
Menurut Arul, agenda rapat yang dilaksanakan di hotel berbintang, ditambah hiburan musik kelas nasional, patut diduga kuat tidak sejalan dengan semangat efisiensi anggaran yang selama ini digaungkan pemerintah. Ia menilai, terdapat indikasi salah tafsir kebijakan efisiensi, di mana penghematan justru berhenti di tataran jargon, sementara praktik belanja publik menampilkan wajah sebaliknya.
“Anggaran itu uang rakyat. Tapi yang menikmati justru segelintir oknum pejabat, pelaku usaha perhotelan, dan pihak di luar Kabupaten Tangerang. Maka wajar bila publik mempertanyakan: siapa sebenarnya sasaran dari rapat ini?” tegasnya.
Arul mendesak agar Kemendagri segera turun tangan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pola belanja kegiatan, urgensi agenda, serta manfaat riil kegiatan tersebut bagi masyarakat. Pasca adanya kebijakan yang membuka ruang pelaksanaan rapat di hotel, Pemkab Tangerang dinilai terlihat langsung tancap gas, tanpa disertai kepekaan terhadap kondisi sosial daerah.
Jika sebelumnya rapat dilakukan bersama DPC APDESI, kali ini Pemkab Tangerang kembali menggelar kegiatan bertajuk Penghargaan Kinerja Perangkat Daerah, ASN Award, dan Musrenbang Award 2025, yang dilaksanakan selama tiga hari di Hotel Holiday Inn Pasteur Bandung, hotel bintang empat.
Tak hanya rapat dan seremoni, acara tersebut juga menghadirkan Band Republik, yang bagi sebagian publik justru mempertebal kesan glamor dan menjauh dari rasa empati terhadap kondisi masyarakat.
Sorotan keras juga datang dari Rian Hidayat, Wakil YLPK PERARI Kabupaten Tangerang sekaligus aktivis senior. Ia menilai persoalan ini bukan semata-mata legal atau tidak, melainkan soal etika pengelolaan keuangan publik. “Boleh jadi secara regulasi dibolehkan, tapi secara etika publik ini sangat problematik. Ketika rakyat masih kesulitan makan, mengelola sampah, dan mencari kerja, pemerintah justru tampil dengan rapat mewah dan hiburan. Ini mencederai rasa keadilan sosial,” tegas Rian.
Menurutnya, terdapat potensi kegagalan membaca situasi sosial, yang jika dibiarkan, dapat memperlebar jarak antara pemerintah dan masyarakat. “Prestasi apa yang sedang dirayakan, sementara kemiskinan ekstrem masih ratusan ribu? Ini harus dievaluasi secara serius, bukan ditutupi dengan narasi seremonial,” tambahnya.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2025, tercatat 260.900 jiwa atau 6,42 persen penduduk Kabupaten Tangerang hidup dalam kemiskinan. Angka ini menjadi cermin bahwa pengelolaan anggaran dan efektivitas program pengentasan kemiskinan masih menyisakan persoalan serius.
Kritik serupa sebelumnya juga disampaikan Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Tangerang, Deden Umardani, yang menilai penurunan angka kemiskinan dan pengangguran terbuka tidak sebanding dengan peningkatan APBD. “Anggaran naik, tapi dampaknya minim. Ini sinyal bahwa ada yang keliru dalam perencanaan dan pelaksanaan program,” ujarnya kala itu.
Publik Menunggu Tindakan, Bukan Piagam
Kini publik Kabupaten Tangerang menunggu langkah nyata, bukan sekadar rapat berulang, panggung hiburan, dan piagam penghargaan yang manfaatnya tak kunjung terasa.
Di tengah krisis sampah dan tekanan ekonomi warga, pemerintah daerah dituntut membuktikan bahwa anggaran benar-benar berpihak pada rakyat, bukan habis di ruang-ruang ber-AC.
Hingga berita ini diterbitkan, Bupati Tangerang Moch. Maesyal Rasyid dan Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang belum memberikan keterangan resmi meski telah diupayakan konfirmasi.
(Red)
