TANGERANG | Penatipikor.com – Estafet kepemimpinan dan fungsi administratif di wilayah Kabupaten Tangerang kembali diperkuat. Camat Kemiri, Rudi Hadikarsono, secara formal telah dikukuhkan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) pada Selasa, 14 April 2026. Seremoni sakral ini diselenggarakan dengan khidmat di Aula Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang.
Prosesi pengambilan sumpah jabatan tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang. Dalam arahannya, beliau menekankan pentingnya integritas bagi setiap pejabat yang berwenang dalam urusan agraria demi menjamin legalitas aset masyarakat di tingkat lokal.
Kehadiran sejumlah tokoh penting turut mewarnai agenda tersebut. Tampak hadir Asisten Daerah (Asda) I Kabupaten Tangerang yang memberikan dukungan moril, serta Kepala Bagian Tata Pemerintahan (Kabag Tapem) beserta jajarannya yang menyaksikan langsung penandatanganan berita acara pelantikan tersebut.
Penetapan Rudi HK dalam posisi baru ini diproyeksikan mampu mengakselerasi kualitas pelayanan publik, terutama dalam memfasilitasi urusan dokumen pertanahan di lingkup Kecamatan Kemiri. Langkah strategis ini diambil guna memangkas hambatan birokrasi yang seringkali ditemui warga di lapangan.
Selain bertujuan untuk mempermudah akses, pelantikan ini merupakan bagian dari upaya masif pemerintah daerah dalam menegakkan tertib administrasi. Keberadaan PPATS di tingkat kecamatan menjadi garda terdepan dalam menciptakan kepastian hukum atas kepemilikan lahan yang dimiliki oleh penduduk setempat.
Ditemui usai rangkaian acara, Rudi Hadikarsono menyatakan rasa syukur yang mendalam atas mandat anyar yang ia terima. Sosok yang akrab disapa Rudi HK ini menegaskan bahwa kepercayaan tersebut merupakan sebuah penugasan mulia yang menuntut tanggung jawab moral serta profesionalisme yang tinggi.
”Saya menghaturkan apresiasi yang tulus atas atensi dan kepercayaan ini. Ini bukan sekadar jabatan, melainkan kewajiban besar yang harus ditunaikan dengan kejujuran. Saya bertekad untuk beroperasi secara transparan guna menyuguhkan layanan prima bagi warga,” tutur Rudi dengan nada optimis.
Ia juga menggarisbawahi bahwa kesuksesan program pertanahan tidak dapat berdiri sendiri. Menurutnya, kolaborasi yang harmonis antara aparatur kecamatan, perangkat desa, serta instansi vertikal seperti BPN adalah kunci utama dalam mengoptimalkan performa birokrasi di wilayahnya.
Ekspektasi besar pun disematkan pada pundak sang Camat. Dengan kewenangan barunya sebagai PPATS, masyarakat diharapkan tidak lagi menemui kendala berarti dalam melegalkan tanah mereka, sehingga proses sertifikasi maupun peralihan hak dapat berjalan lebih lincah dan akurat.
”Harapan saya sangat sederhana namun fundamental, yakni warga bisa memperoleh kemudahan dalam mengurus surat-surat tanah secara efektif dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Kita ingin memastikan semua prosedur berjalan di atas rel aturan yang sah,” pungkasnya menutup sesi wawancara.(Andy)
