Kabupaten Bogor, Jawa Barat || Penatipikorindonesia.com – Program pendidikan untuk warga masyarakat kurang mampu di Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor, sejatinya sangat membantu anak-anak putus sekolah agar dapat kembali melanjutkan pendidikan melalui lembaga nonformal seperti Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
Namun sayangnya, program ini justru diduga dimanfaatkan oleh sejumlah oknum ketua PKBM untuk meraup keuntungan pribadi. Beberapa lembaga yang disorot antara lain PKBM Waluya Sari dan PKBM Citra Bangsa. Keduanya diduga melakukan manipulasi data serta memberikan informasi palsu baik kepada pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.
Perkembangan dunia pendidikan dari tahun ke tahun memang menunjukkan peningkatan, termasuk pertumbuhan jumlah PKBM yang kini semakin marak. Namun, hal ini diiringi dengan lonjakan jumlah warga belajar yang tidak masuk akal di beberapa PKBM, menimbulkan kecurigaan.
Plt. Camat Tenjo, Juhri, menyatakan pada 28 April 2025 bahwa dirinya geram dengan keberadaan PKBM yang tidak memiliki kantor sekretariat sejak pertama kali berdiri. Ia menyoroti PKBM yang terkesan fiktif, namun tetap tercatat memiliki warga belajar dalam jumlah besar.
“Salah satunya PKBM Waluya Sari milik Pak Jajat. Sejak awal berdiri tidak ada kantor, warga belajarnya juga tidak terlihat. Coba tanyakan, di mana mereka?” ujarnya.
Senada dengan itu, Juhri juga menyebut PKBM Citra Bangsa yang dipimpin oleh Hendi. Ia mengatakan, tidak ada bukti keberadaan warga belajar maupun lokasi kegiatan belajar-mengajar, bahkan kantor sekretariat pun tidak ada.
Upaya awak media untuk menghubungi kedua ketua PKBM tersebut melalui sambungan telepon dan WhatsApp tidak membuahkan hasil. Hingga berita ini ditayangkan, baik Jajat maupun Hendi belum memberikan tanggapan.
Tim media juga mencoba mendatangi kediaman Hendi, namun menurut penuturan salah satu warga yang enggan disebut namanya, Hendi sudah tidak terlihat sejak mencuatnya kasus Program Indonesia Pintar (PIP). “Sejak kasus itu, tidak pernah kelihatan lagi. Kami juga tidak tahu dia tinggal di mana sekarang,” jelas warga tersebut.
Ironisnya, hingga saat ini belum ada tindakan nyata dari Pemerintah Kabupaten Bogor, Dinas Pendidikan, maupun Aparat Penegak Hukum (APH) terkait dugaan manipulasi data oleh sejumlah PKBM ini. Mereka terkesan tutup mata dan telinga, meskipun indikasi pelanggaran terhadap negara untuk keuntungan pribadi sudah mencuat ke publik.
Laporan: Syam & Tim
( @Red@ksi.pti.com**
