Tangerang, Penatipikor.com – Nampak sumeringah dengan adanya kelonggaran yang diberikan oleh pemerintah pusat melalui Menteri Dalam Negeri,Tito karnavian, yang masih memperboleh kan daerah untuk kembali menyelenggaraan rapat di hotel mewah, nampaknya kelonggaran yang diberikan oleh Kemendagri tersebut seakan menjadi angin segar bagi pemerintah daerah khusus nya Kabupaten Tangerang.
Seolah tak ingin berlama lama, tak lama berselang dari kelonggaran yang diberikan oleh Tito Karnavian tersebut, Pemkab Tangerang langsung menyelenggarakan rapat mewah bersama DPC APDESI disalah satu hotel berbintang yang ada diwilayah Bandung,Jawabarat.
Meski pada dasarnya urgentsi rapat mewah bertajuk evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa dihotel berbintang ini sulit diterima nalar, namun sepertinya kepekaan publik dan masyarakat kasta terendah sudah lebih kuat sehingga tak’an pernah lagi bisa untuk dibodoh bodohi, dengan segala dalil kerja keras diruang mewah mengatas namakan kepentingan rakyat.
Pertanyaan pertanyaan publik kini perlahan mulai muncul dipermukaan, pemahaman beragam yang berkembang ditengah masyarakat didominasi oleh pemahaman samar atas tujuan dan urgensi rapat dihotel berbintang. Berbagai suara samar disudut tembok bilik bambu mengumandangkan nada keraguan bahwa rapat di hotel mewah bukan lah bentuk nyata dari sebuah kinerja aparatur pemerintahan secara nyata untuk mengentadkan segala permasalahan masyarakat.
Berbagai pihak menilai bahwa Kelonggaran yang diberikan oleh Kemendagri itupun, sebagai gambaran nyata inkonsistensi kebijakan anggaran yang selama ini trus digaungkan oleh Presiden Prabowo.
Pernyataan Kemendagri beberapa bulan lalu itupun tentunya menjadi angin segar bagi para pelaku usaha per hotelan sekaligus merupakan kabar baik bagi para pejabat yang gemar melakukan rapat rapat tak penting diluar daerah, sedangkan bagi masyarakat miskin hal tersebut seakan merupakan tamparan nyata atas jeritan dan kesulitan yang diabaikan.
Perlu diketahui bahwa sebelumnya Pemkab Tangerang bersama DPC APDESI disorot lantaran telah menyelenggarakan Rapat Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Efisiensi Anggaran Desa Kabupaten Tangerang, di Hotel Gumilang Regency, Bandung, Jawa Barat. Pada Jumat 21/11/2025.
Tak hanya itu, Upaya bungkam yang dipertontonkan oleh Mantan Camat Balaraja yang kini menempati posisi Kepala Dinas DPMPD, Yayat Rohiman, ketika dikonfirmasi soal urgensi penyelenggaraan rapat dan asal usul detail anggaran yang digunaka tentunya menambah catatan buruk kinerja pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dalam hal informasi. Publik kini bertanya apakah saat ini Pemkab Tangerang sudah kehilang kepekaan atas penyelesaian segala problem akut yang hingga saat ini tak kunjung terselesaikan.
Dalam dokumentasi acara rapat bersama APDESI DPC Kabupaten Tangerang yang diperoleh aesk media ini, Bupati Tangerang, Moch. Maesyal Rasyid, kala itu nampak telihat duduk berdampingan dengan Kepala Dinas DPMPD, Yayat Rohiman. Pada kesempatan itu pula terlihat yayat tengah menunjukkan sesuatu terhadap Bupati sebari berbisik dan sedikit tersenyum.
Sangat sulit bagi publik tentunya untuk tidak melihat rapat ini sebagai paket jalan-jalan berkedok kerja. Padahal, kebijakan pusat selama dua tahun terakhir jelas berfokus mendorong efisiensi belanja perjalanan dinas dan menekan studi banding yang tidak jelas output-nya serta menjadikan rapat Evaluasi kinerja pemerintahan desa ini dapat menghasilkan perubahan nyata bagi kepentingan masyarakat desa.
Pola kinerja seperti ini tentunya dianggap sebagai pengulangan praktik lama yang sudah sering dikritik, yaitu rombongan besar dengan tujuan yang kabur. Ibarat sedang hidup di era di mana setiap rupiah belanja perjalanan dinas dipertanyakan manfaatnya. Kalau satu daerah dalam satu sesi rapat diluar daerah menghadirkan puluh orang, maka pertanyaannya sederhana, berapa banyak, anggaran yang harus hilang, berapa banyak pengetahuan yang bisa diserap, dan siapa yang benar-benar akan memakainya ketika pulang.
Target kuantitatif atau misalnya target perbaikan kinerja dan pengelolaan keuangan pemerintahan desa yang lebih efisien dan tepat sasaran atau perbaikan sistem perencanaan pembangunan yang lebih berkwalitas sebagai tindak lanjut setelah rombongan rapat kembali ke Kabupaten Tangerang.
Tanpa itu, fasilitas hotel, tiket, dan uang harian berisiko menjadi tujuan akhir bukan sarana untuk kerja nyata. Ini bukan soal melanggar hukum atau tidak, tetapi soal moral anggaran. Warga sedang diminta berhemat, pusat memotong perjalanan dinas, tapi di bawah ada rombongan yang tampak lebih sibuk merancang siapa yang ikut jalan dari pada apa yang dapat dibawa pulang untuk warga.
Para kritikus kini menekankan alternatif yang lebih hemat dan bermanfaat. yaitu memulai rapat koordinasi secara virtual, studi banding terukur dengan indikator output, dan pertukaran data serta dokumentasi langkah-langkah teknis yang bisa langsung diimplementasikan.
Dalam logika keuangan negara modern, perjalanan dan rapat diluar daerah oleh para pejabat harus menjadi pilihan terakhir setelah semua opsi belajar jarak jauh, webinar, atau pertukaran data dilakukan. Salah satu masalah besar adalah ketiadaan rincian biaya yang dipublikasikan. Tanpa angka riil honorarium, tiket, penginapan, uang harian maka publik hanya bisa berspekulasi.
Namun hitungan sederhana puluhan peserta, beberapa malam menginap, moda transportasi, dan uang saku, semuanya menandakan potensi beban anggaran tidak kecil apabila kegiatan tersebut menggunakan anggaran yang berasal dari APBD atau APBDes. Di era di mana pemangkasan belanja non-prioritas menjadi tuntutan, tata kelola semacam ini berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap APDESI dan pemerintahan daerah.
Hingga berita ini kembali diturunkan untuk kesekian kalinya, belum ada penjelasan terbuka yang diberikan baik oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang maupun APDESI. Upaya konfirmasi kepada pihak pihak terkait sudah dilakukan,meski dalam keterbatasan, namun jawaban resmi hingga detik ini tak kunjung datang.
Jika APDESI dan Pemkab Tangerang kini benar-benar serius ingin lebih meningkatkan kemampuan Pemerintahan Desa secara menyeluruh, maka kata kunci yang harus dipegang adalah efektivitas, akuntabilitas, dan transparansi, bukan jumlah peserta atau kemewahan yang dibungkus dengan anggaran akomodasi transportasi.
Awak Media ini akan terus mengupayakan jawaban resmi baik dari APDESI dan Pemkab Tangerang. Publik tentunya berhak mendapat penjelasan rinci terkait apa tujuan dan urgensi riel agenda rapat evaluasi kinerja itu, berapa biayanya, dari mana sumber anggaran nya dan bagaimana hasil perjalanan rapat itu akan diukur demi kepentingan warga Desa se Kabupaten Tangerang
( Nurdin )
