Surabaya, PenatipikorIndonesia.com. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya yang hanya menjatuhkan hukuman dua bulan penjara terhadap pelaku kecelakaan lalu lintas hingga merenggut nyawa korban, bukan sekadar menuai kritik ini memantik kemarahan publik yang kian meluap.
Vonis tersebut dinilai tak hanya ringan, tetapi mencerminkan wajah buram peradilan yang gagal membaca nilai sebuah nyawa. Ketika tuntutan jaksa delapan bulan penjara dipangkas drastis menjadi dua bulan, publik pun dipaksa bertanya: hukum ini berpihak pada siapa?
Ketua Umum Aliansi Madura Indonesia (AMI), Baihaki Akbar, tanpa tedeng aling-aling menyebut putusan itu sebagai bentuk kegagalan total lembaga peradilan.
“Ini bukan soal ringan atau berat lagi. Ini soal keadilan yang dikubur hidup-hidup. Produk hukum seperti ini adalah cermin kegagalan total,” tegasnya.
Menurut Baihaki, majelis hakim terkesan menutup mata terhadap dampak fatal dari perbuatan pelaku. Nyawa manusia diposisikan seolah hanya sebagai angka dalam berkas perkara.
“Jika nyawa hanya dihargai dua bulan penjara, maka jangan salahkan publik jika kehilangan kepercayaan. Ini bukan sekadar putusan, ini penghinaan terhadap rasa keadilan,” lanjutnya tajam.
Ia juga menyoroti integritas hakim yang dinilai patut dipertanyakan.
“Publik berhak curiga. Jangan sampai ada kesan permainan di balik putusan ini. Hakim tidak boleh kehilangan nurani,” ujarnya.
Di tengah badai kritik, langkah Kejaksaan Negeri Surabaya yang mengajukan banding menjadi secercah harapan untuk membongkar kejanggalan putusan tersebut.
“Banding bukan pilihan, tapi keharusan. Ini soal menyelamatkan wibawa hukum yang sudah di ujung tanduk,” tambah Baihaki.
Tak hanya bicara, AMI juga bersiap bergerak. Gelombang aksi demonstrasi besar-besaran disebut tinggal menunggu waktu.
“Kami tidak akan diam. Ini peringatan keras bagi aparat penegak hukum. Jangan pernah main-main dengan keadilan rakyat,” tandasnya.
Kasus ini kini menjelma menjadi simbol krisis kepercayaan terhadap sistem hukum. Ketika nyawa manusia terasa lebih murah dari palu hakim, maka yang runtuh bukan hanya satu putusan melainkan fondasi keadilan itu sendiri.
