Tangerang, Penatipikor.com – Puluhan proyek kontruksi hasil Penujukan Langsung (PL) ditingkat Kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Tangerang, Belakangan ini mulai menuai banyak sorotan publik. Tata Kelola Pembangunan dan Alokasi Anggaran Program Pembangunan Bertameng Pemeliharaan bernilai Miliaran Rupiah kini seolah berjalan ditengah kegelapan intelektual tenaga ahli. Kamis(02/04/26)
Pengelolaan proyek proyek yang sebagian besar disebut sebut berasal dari (Pokir) DPRD Kabupaten Tangerang di 29 Kecamatan inipun, belakangan banyak menuai sorotan publik. Munculnya berbagai dugaan kecurangan didalam proses pelaksanaan pembangunan yang dikelola oleh pihak Kecamatan beberapa waktu ini memantik berbagai reaksi dari berbagai pihak, beberapa diantaranya bahkan menilai bahwa Ratusan Proyek tersebut sangat rawan penyimpangan serta berpotensi besar menimbulkan celah celah kebocoran Keuangan Daerah.
Bergantinya sub bidang pembangunan, serta minimnya tenaga ahli yang tersertifikasi di tubuh Kecamatan tentunya menempatkan posisi Kecamatan tidak lah begitu ideal dalam melaksanakan urusan pembangunan infrastruktur, selain itu, motif Pemeliharaan yang di kedepankan dalam berbagai sarana informasi publik, dinilai merupakan upaya pembohongan dan pembodohan publik atas tata kelola yang dianggap amat begitu dipaksakan.
Ketiadaan tenaga ahli yang tersertifikasi secara spesifik dibidang kontruksi, serta bergantinya sub bidang khusus pembangunan inipun, seolah menggambarkan bahwa pihak Kecamatan saat ini belum cukup mempuni untuk melaksanakan dan penyelenggaraan urusan pembangunan. Selain faktor minimnya tenaga ahli, praktek penunjukan langsung, yang dilakukan oleh pihak Kecamatan, nampak begitu tertutup, sehingga selain rentan adanya praktek penyimpangan didalam pelaksanaan nya, potensi monopoli proyek pada paket paket pekerjaan kontruksi itupun sangat begitu besar terjadi.
Salah satu aktivis asal Kronjo, Arul, menyampaikan bahwa penguatan kapasitas di tingkat kecamatan menjadi hal yang penting dalam mendukung keberhasilan pembangunan.
“Dengan banyaknya proyek yang berjalan, tentu dibutuhkan dukungan tenaga ahli yang memadai agar proses pelaksanaan dan pengawasan dapat berjalan optimal,” ujarnya kepada awak media.
Di sisi lain, mekanisme penunjukan langsung yang digunakan dalam sejumlah proyek juga dinilai perlu dilaksanakan secara terbuka dan akuntabel, guna menghindari potensi persepsi negatif di tengah masyarakat serta menjaga prinsip keadilan dan transparansi.
Berbagai informasi yang berkembang di tengah tengah masyarakat, termasuk adanya dugaan ketidaksesuaian dalam proses pelaksanaan proyek, hingga saat ini masih memerlukan klarifikasi dan pembuktian lebih lanjut melalui mekanisme audit yang objektif dan independen.
Pemberitaan ini mengedepankan asas praduga tak bersalah serta mendorong semua pihak untuk memberikan penjelasan secara terbuka.
Sehubungan dengan hal tersebut, sejumlah pihak mendorong agar fungsi pengawasan internal Pemerintah Kabupaten Tangerang melalui Inspektorat dapat lebih dioptimalkan. Selain itu, keterlibatan lembaga pengawas eksternal seperti Ombudsman dan BPK juga dinilai penting guna memperkuat akuntabilitas serta kepercayaan publik.
Upaya percepatan pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang pada dasarnya merupakan langkah positif dalam mendorong pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Oleh karena itu, penguatan sistem tata kelola yang baik dan transparan menjadi bagian penting dalam memastikan manfaat pembangunan dapat dirasakan secara maksimal oleh masyarakat.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Pemerintah Kabupaten Tangerang masih diharapkan dapat memberikan keterangan resmi guna memberikan kejelasan informasi kepada publik.(Tim)
