PASURUAN || Penatipikorindonesia.com – Polemik bonus atlet (arlit) kembali mencuat dalam pembahasan anggaran kegiatan olahraga di DPRD. Kali ini, kritik tajam datang dari tokoh masyarakat Sulistiyo w. yang menilai mekanisme penganggaran dilakukan secara “glondongan” tanpa rincian yang jelas dan berpotensi menimbulkan persoalan akuntabilitas.
Dalam forum pembahasan anggaran di DPRD Kota Pasuruan, tokoh masyarakat Sulistiyo w mempertanyakan pola pengalokasian dana kegiatan atlet yang dinilai tidak terperinci.
Menurutnya, anggaran yang diajukan dalam bentuk paket besar tanpa spesifikasi detail membuka ruang multitafsir dan rawan polemik.
“Kalau penganggaran dilakukan glondongan tanpa rincian, publik sulit mengawasi. Ini uang rakyat, bukan dana privat. Harus jelas peruntukannya, siapa penerimanya, dan mekanisme penyalurannya,” tegas Sulistiyo
Ia juga menekankan bahwa pengaturan bonus maupun kegiatan atlet seharusnya menjadi domain Pemerintah Kota, bukan semata-mata didorong dalam ruang politik anggaran tanpa perencanaan teknis yang matang. Menurutnya, Pemkot Pasuruan melalui dinas terkait wajib menyusun skema yang transparan, terukur, dan berbasis prestasi.
“Seharusnya yang mengatur teknis dan distribusinya adalah pemerintah kota. DPRD fungsi pengawasan dan penganggaran, bukan menyusun teknis pelaksanaan secara normatif tanpa detail,” ujarnya.
Polemik ini memunculkan pertanyaan publik tentang konsistensi tata kelola anggaran olahraga di Kota Pasuruan. Sejumlah pihak menilai bahwa pembahasan bonus atlet mestinya berbasis data capaian prestasi, standar besaran yang jelas, serta regulasi turunan yang mengikat agar tidak menimbulkan kecemburuan maupun dugaan ketidakadilan.
Transparansi dan akuntabilitas menjadi kata kunci. Jika tidak dirinci secara terbuka, skema “glondongan” dikhawatirkan hanya akan memperpanjang polemik dan menggerus kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan anggaran daerah.
Kini publik menunggu sikap tegas pemerintah kota untuk menjelaskan secara detail skema bonus atlet tersebut: apakah sudah memiliki dasar hukum dan parameter yang jelas, atau justru sekadar formalitas anggaran tanpa desain kebijakan yang matang.
(RED)
