Tangerang, Penatipikor.com – Dinilai berkinerja buruk, lantaran diduga tak becus meng Optimalisaikan fungsi pengawasan pada sektor pembangunan, integritas dan kinerja ke 3 Kepala Dinas dilingkup Pemerintahan Kabupaten Tangerang kini dipertanyakan.Jum’at (05/12/2025)
Buruknya kinerja dan efektivitas fungsi pengawasan tentunya tak dapat dilepaskan dari peran dan figus seorang pemimpin dalam melakukan pembinaan. Beberapa catatan yang ditujukan oleh para oknum Pengawasan dilapangan beberapa waktu ini, seakan menjadi cerminan ketidak mampuan 3 Kepala Dinas dalam menjaga integritas penyelenggara kegiatan melalui fungsi pengawasan.
Sorotan akan adanya dugaan pembiaran terhadap praktek curang yang dilakukan oleh beberapa oknum kontraktor, seketika merubah persepsi dan menggrus kepercayaan publik atas kinerja fungsi pengawasan yang saat ini dinilai masih sangat jauh dari hapan.
Sorotan publik kali ini pun tentunya terarah pada Kinerja 3 kepala dinas yakni, Kadis DLHK, Ujat Sudrajat, Kadis DTRB, Hendri Hermawan, dan Kadis DBMSDA, Iwan Firmansyah. Ke 3 Kepala Dinas tersebut belakangan ini dinilai telah gagal melakukan pembinaan terhadap fungsi pengawasan.
Desakan evaluasi kinerja secara utuh dan menyeluruh datang dari berbagai arah, mencerminkan adanya ketidak puasan publik atas kinerja buruk yang selama ini ditunjukkan.
Sekretaris Umum Forum Reporter Jurnalis Republik Indonesia (FRJRI) menilai bahawa dalam hal ini, Bupati Tangerang sudah seharusnya melakukan langkah tegas tanpa kompromi dan memutus mata rantai kecurangan yang diakibatkan oleh buruknya fungsi pengawasan.
Hal tersebut dinilai dirinya (Arul) sebagai bentuk pembenahan guna menutup celah celah kebocoran keuangan daerah pada sektor pembangunan.
“Catatan buruk yang ditujukan oleh beberapa oknum pejabat yang memiliki tugas dan fungsi melakukan pengawasan dalam sektor pembangunan fisik, haruslah pula dapat dipertanggung jawabkan oleh seorang pimpinan, dalam hal ini Kepala Dinas. Karena kelalaian anak buah tersebut adalah pula merupakan cerminan kegagalan bagi seorang pemimpin dalam melakukan pembinaan, untuk itu saya berharap Bupati Tangerang, Bapak Maesyal Rasyid bisa segera mengambil langkah konkret guna memutus mata rantai berbagai dugaan penyelewengan dalam pelaksanaan pembangunan.Ujarnya.
Terdapat beberapa catatan yang seyogyanya bisa menjadi acuan pembenahan bagi Bupati Tangerang terhadap kinerja ke 3 Kepala Dinas, yang pertama, adanya dugaan praktek pembiaran atas sebuah perbuatan curang dalam penerapan standar manejemen K3 pada proyek Gerbang Miliaran Rupiah, dipusat jantung pemerintahan Kabupaten Tangerang milik Dinas Tata Ruang Bangunan (DTRB). Terlihat para pekerjaan nampak bergelantungan,tanpa dilengkapi safety World, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya kecelakaan kerja yang dapat merenggut nyawa.
Selanjutnya adalah dugaan penggunaan kembali aset lama berupa batu belah pada proyek pembangunan baru berjudul, pembangunan tebing pembuang kalong diwilayah kecamatan jayanti bernilai Ratusan Juta Rupiah milik, Dinas Bina marga dan sumber daya air (DBMSDA)
Dan yang terakhir adanya dugaan penggunaan batu berkwalitas rendah, pada proyek hutan bambu, bernilai miliaran rupiah milik Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) diwilayah Kecamatan Cisoka.
Sebelum nya perlu diketahui dalam kurun beberapa waktu ini telah terdapat peristiwa yang cukup memalukan yang dipertontonkan oleh salah satu oknum pejabat (DBMSDA) lantaran dinilai anti kritik dan tak mampu memahami fungsi jabatan publik yang sebenarnya lantas melakukan pemblokiran no WhatsApp wartawan yang hendak menyampaikan maupun meminta informasi seputar jalannya aktivitas pembangunan.
Alih alih melakukan berbagai perbaikan dan evaluasi kinerja, salah satu oknum kabid di Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) justru melakukan pemblokiran no WhatsApp wartawan. Hal tersebut tentunya seolah menunjukkan sikap oknum pejabat yang ogah pusing, cuek dan tak mau tau atas adanya sebuah informasi yang berkaitan dengan fungsi pengawasan yang dimilikinya.
Alhasil sebuah informasi yang menarasikan adanya sebuah dugaan perbuatan curang didalam pelaksanaan sebuah pembangunan tebing di wilayah Kecamatan Jayanti berujung dengan pemblokiran.
Lemahnya fungsi Pengawasan saat ini seakan menjadi celah yang selalu dimanfaatkan oleh para oknum kontraktor nakal demi dapat meraup keuntungan yang super besar dalam melaksanakan proyek proyek pemerintah.
Modus kotor beraroma menyimpang yang terus dilakukan secara terang terangan oleh para oknum kontraktor nakal tanpa sedikitpun memiliki rasa malu. Intonasi menggebu gebu yang diutarakan oleh para pejabat diruang publik soal integritas seakan amat begitu menyakinkan masyarakat, meski pada kenyataannya publik kembali harus merasakan kekecewaan.
Desakan agar dapat segera melakukan upaya perbaikan pada fungsi pengawasan ditubuh DBMSDA, DTRB,dan DLHK kini mulai tertuju dan tertumpuh pada ketegasan Bupati Tangerang, Moch. Maesyal Rasyid untuk segera melakukan Reformasi birokrasi yang saat ini diduga Bobrok.
Publik kini tentunya berharap agar Bupati Tangerang, Moch. Maesyal Rasyid dapat segera memerintahkan Inspektorat untuk segera turun dan melakukan audit serta pembenahan secara utuh dan menyeluruh atas kinerja buruk beberapa oknum pejabat yang dinilai telah gagal meng optimalisasi kan fungsi pengawasan, sehingga mengakibatkan adanya potensi kerugian dan kebocoran keuangan daerah.
Hingga sampai berita ini kembali diterbitkan baik kontraktor maupun ke 3 Kepala Dinas belum ada satupun yang berhasil ditemui oleh awak media ini guna dimintain keterangan dan pemberitaan lebih lanjut.
(Nurdin)
