PASURUAN || Penatipikorindonesia.com Forum Poros Tengah Pasuruan Raya menyatakan kesiapannya menggelar audiensi resmi dengan DPRD Kota Pasuruan, khususnya Komisi III, guna meminta penjelasan sekaligus klarifikasi mendalam terkait fungsi pengawasan legislatif atas pelaksanaan proyek pembangunan Sekolah Rakyat (SR) di wilayah setempat.
Langkah audiensi ini ditegaskan sebagai bagian dari kontrol publik terhadap proyek pendidikan bernilai fantastis, yang mencapai sekitar Rp1,9 triliun, dan diklaim sebagai program strategis. Forum Poros Tengah menilai, besarnya anggaran dan dampak jangka panjang proyek tersebut menuntut pengawasan yang ketat, transparan, serta bebas dari kompromi terhadap kualitas dan aturan hukum.
Koordinator Forum Poros Tengah Pasuruan Raya mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil penelusuran dan temuan di lapangan, terdapat sejumlah indikasi teknis yang patut dipertanyakan, terutama terkait jenis material urukan yang digunakan pada pekerjaan konstruksi.
“Kami menemukan dugaan penggunaan material urukan serdas, bukan serdu atau sertu sebagaimana standar lazim pada proyek konstruksi berskala besar. Ini bukan persoalan sepele, karena berkaitan langsung dengan daya dukung tanah dan ketahanan bangunan dalam jangka panjang,” tegasnya.
Menurut Forum Poros Tengah, proyek dengan nilai triliunan rupiah semestinya mengedepankan standar teknis tertinggi. Penggunaan material yang tidak sesuai spesifikasi berpotensi menurunkan kualitas konstruksi sekaligus membuka ruang kerugian negara jika dibiarkan tanpa pengawasan serius.
Tak hanya itu, Forum Poros Tengah juga mendesak DPRD Kota Pasuruan agar dalam forum audiensi nantinya menghadirkan seluruh pihak terkait, mulai dari perwakilan perusahaan pemenang tender, konsultan pengawas, hingga pihak teknis pelaksana proyek.
“Kami ingin semua dibuka secara terang-benderang.
Termasuk legalitas sumber material urukan, dukungan tambang yang digunakan, serta kesesuaiannya dengan perizinan dan spesifikasi teknis proyek. Transparansi adalah kunci,” tambahnya.
Forum Poros Tengah menegaskan bahwa audiensi ini bukanlah bentuk penolakan terhadap pembangunan, melainkan upaya preventif agar proyek publik berjalan sesuai aturan, spesifikasi, dan prinsip akuntabilitas. Mereka menilai DPRD Kota Pasuruan memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional untuk memastikan proyek pendidikan ini benar-benar memberi manfaat jangka panjang bagi masyarakat, bukan justru menyisakan persoalan di kemudian hari.
“Jika fungsi pengawasan dijalankan secara maksimal, maka proyek sebesar ini seharusnya menjadi kebanggaan, bukan sumber kecurigaan publik,” pungkasnya.
(RED)
