Tangerang | Penatipikor.com – Aroma akan adanya dugaan penyimpangan didalam proses pelaksanaan proyek betonisasi yang berada di RW 09 Desa Cikasungka, Kecamatan Solear, Kabupaten Tangerang, kini semakin menguat, integritas fungsi pengawasan dan Audit di Kabupaten Tangerang disinyalir mulai “Loyo”. Selasa (14/04/2026)
Proyek betonisasi yang belakangan disebut sebut berasal dari Pemerintahan Desa Cikasungka tersebut terlaksana ditengah kegelapan informasi, selain itu, metode pelaksanaan pada proyek jalan tersebut diduga kuat tak sesuai dengan spesifikasi teknis yang sudah ditentukan. Bungkamnya Kepala Desa Cikasungka soal proses pelaksanaan proyek betonisasi kala itu, tentunya menambah deretan list para pejabat di wilayah yang masih belum memahami urgensi informasi dan transparansi.
Sikap seperti ini seolah menggambarkan betapa anti patinya kepemimpinan Desa Cikasungka terhadap keterbukaan informasi.
Intensitas fungsi pengawasan Inspektorat tentunya sangat dirasa penting guna menjaga kepercayaan publik atas pengelolaan dan penyerapan anggaran terhadap pelaksanaan proyek fisik melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan memastikan apakah transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pekerjaan pembangunan desa sudah berjalan dengan sebagai mana mestinya atau justru sebaliknya.
Sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Inspektorat tentunya memiliki peran strategis dalam membina dan mengawasi jalannya pemerintahan desa agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pemeriksaan Kualitas dan Kuantitas (Audit Fisik) serta melakukan pemeriksaan langsung ke lapangan untuk menilai kualitas konstruksi, perlu dilakukan guna memastikan apakah hasil pekerjaan infrastruktur Desa sudah sesuai dengan standar teknis, RAB (Rencana Anggaran Biaya), dan desain yang ditetapkan.
Disisi lain, kritik demi keritik yang menginginkan adanya perbaikan dan pembenahan total fungsi pengawasan datang silih berganti, namun sinyal adanya upaya evaluasi total kinerja fungsi pengawasan Kecamatan Solear dan Inspektorat seolah masih jalan ditempat.
Salah satu aktivis senior asal kronjo, Arul, dalam sesi wawancara eksklusif beberapa waktu yang lalu, menilai bahwa banyaknya dugaan penyimpangan didalam proses pelaksanaan proyek pembangunan yang dibiayai oleh pemerintah dengan berbagai modus yang belakangan ini sudah amat sangat memprihatinkan. Iapun (Arul) belakangan ini mulai menyoroti kinerja dan kewenangan Kecamatan didalam proses pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dinilai masih kurang optimal.
Menurut nya Kecamatan memegang peranan strategis sebagai ujung tombak pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa. Hal ini tentunya sesuai dengan tugas pokok camat untuk memastikan tata kelola administrasi, keuangan, dan pembangunan desa berjalan sesuai peraturan perundang-undangan.
Selain itu, menurutnya salah satu fokus utama pengawasan adalah memperkuat sistem keseimbangan antara pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Camat bertanggung jawab memberikan bimbingan, supervisi, dan konsultasi agar perangkat desa bekerja secara efektif.
“Pembinaan dan pengawasan ini bertujuan memperkuat tata kelola desa agar lebih transparan dan akuntabel, terutama dalam pengelolaan keuangan desa,” ujarnya
Lebih lanjut Arul beserta beberapa awak media mengatakan dengan tegas, akan segera mempertimbangkan langkah pengaduan secara resmi terhadap Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Banten, apabila fungsi pengawasan dan Audit internal Kabupaten Tangerang masih seolah jalan ditempat.
Perlu diketahui, berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan oleh awak media ini, didapati adanya beberapa kejanggalan didalam proses pelaksanaan proyek betonisasi tersebut, mulai dari proses pengerasa badan jalan yang nampak tidak merata yang dipenuhi gelombang dan tonjolan, diduga kuat proses pengerasa tidak dilakukan secara maksimal menggunakan alat berat. Lebih lanjut berdasarkan pantauan dilokasi, terdapat dugaan pengurangan tingkat ketebalan betonisasi yang diakibatkan oleh konstruksi badan jalan yang tidak merata dan bergelombang.
Perlu langkah pengawasan proaktif tentunya dari semua pihak, agar apa yang menjadi harapan masyarakat atas segala proses tata kelola pemerintahan desa dapat berjalan bersih, transparan, dan akuntabel, sehingga dana desa dapat benar-benar memberikan manfaat optimal bagi kesejahteraan masyarakat desa.
Hingga sampai berita ini diterbitkan kembali, baik Pelaksana maupun Kepala Desa Cikasungka, belum memberikan keterangan resmi berkaitan dengan adanya proyek betonisasi yang diduga kuat bermasalah tersebut. (Nurdin)
