Penatipikor.com | DENPASAR – BALI, Polemik antara Gubernur Bali Wayan Koster dan para wakil daerah asal Bali di pusat kian memanas. Setelah sebelumnya mendapat respons dari Arya Wedakarna (AWK), kini giliran Senator Bali Niluh Djelantik yang angkat suara dengan nada santun namun penuh tekanan.
Alih-alih sekadar membela tupoksi DPD RI, Niluh justru mengarahkan sorotan langsung pada postur anggaran Pemprov Bali. Ia mengingatkan bahwa sebagai mantan anggota DPR RI tiga periode, Gubernur semestinya sangat memahami fungsi dan kewenangan DPR maupun DPD RI.
Namun yang paling menyita perhatian publik adalah pertanyaan terbuka Niluh terkait prioritas anggaran daerah.
Ia menyinggung penggunaan dana pungutan wisatawan tahun 2025 yang disebut mencapai Rp369 miliar serta pendapatan sewa lahan Pemprov sebesar Rp850 miliar. Lebih tajam lagi, ia membandingkan alokasi anggaran 2026: pengelolaan sampah Rp11 miliar, sementara komunikasi dan publikasi mencapai Rp273 miliar.
“Bagaimana cara hitungnya pak? Serius anggaran Bali kayak begini?” tulisnya.
Pertanyaan ini bukan sekadar kritik politis. Ini adalah soal logika prioritas. Ketika persoalan sampah masih menjadi keluhan masyarakat di berbagai wilayah Bali—dari desa hingga kawasan wisata—mengapa anggaran penanganannya justru jauh lebih kecil dibanding belanja publikasi?
Publik tentu berhak bertanya:
Apakah komunikasi lebih penting daripada solusi?
Apakah citra lebih diutamakan daripada penyelesaian masalah mendasar?
Niluh seolah menegaskan bahwa isu lingkungan bukan sekadar wacana, melainkan kebutuhan nyata masyarakat Bali hari ini. Transparansi dan keberpihakan anggaran terhadap kebutuhan rakyat menjadi ujian sesungguhnya bagi pemerintah daerah.
Kini masyarakat menunggu jawaban resmi.
Apakah akan ada klarifikasi terbuka dan penjelasan detail?
Ataukah polemik ini justru membuka babak baru adu argumentasi antara Pemprov Bali dan para senatornya?
Satu hal yang pasti: publik semakin kritis, dan angka-angka dalam APBD tidak lagi bisa sekadar lewat tanpa dipertanyakan.
(Red/DG)
